Reformasi dan Hukum

Reformasi membuat hukum menjadi lebih fleksibel, tidak statis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dahulu kala rakyat tidak berani berpendapat, tidak berani bersuara, karena takut pada penguasa, tetapi setelah reformasi 1998, rakyat menjadi lebih berani dan terbuka dalam mengemukakan pendapat dan aspirasinya. Reformasi hukum telah menelurkan ratusan undang-undang (UU) baru, melahirkan sistem hukum campuran antara sistem Eropa Kontinental, Anglo-Amerika, sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat. Reformasi hukum juga telah melahirkan lembaga-lembaga peradilan baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Hubungan Industrial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga juga Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Setelah reformasi, muncul banyak UU yang terkait dengan pemberantasan korupsi, seperti UU Anti Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Kebebasan Informasi dan sebagainya. Selain itu, dibentuk pula suatu wujud pemihakan kepada rakyat untuk menghukum para koruptor yaitu komisi anti korupsi yang independen dan perkasa, sehingga para koruptor harus berpikir dua kali sebelum melakukan aksi busuk mereka. Bahkan sejak KPK didirikan, banyak sekali kasus korupsi dan suap yang terkuak, kasus terakhir yang masih dalam proses adalah ”Ayin menyuap jaksa”.

Setelah reformasi, rakyat juga menjadi lebih kritis. Hukum yang dibuat bila dirasa tidak masuk akal atau merugikan rakyat, maka bisa dituntut untuk dieliminasi atau direvisi. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi kita, yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, maka hukum dan UU dibuat sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu UU yang dibuat untuk kesejahteraan rakyat adalah UU yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dulu, rakyat kita seperti boneka yang diam saja meski tersiksa, namun kini tidak lagi. demo

Reformasi demokratik telah berhasil menekan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi banyak dokumen HAM internasional, seperti Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, konvensi-konvensi International Labour Organization (ILO) dan sebagainya. Indonesia juga telah menciptakan instrumen HAM nasional, seperti UU No. 36 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 tahun 2000 tantang Pengadilan HAM yang mengadopsi Statuta Roma tentang Mahkamah Kriminal Internasional dengan “penerjemahan yang menyimpang”. Indonesia membuat UU Pengadilan HAM tahun 2000 bukan karena setuju untuk meratifikasi Statuta Roma mengenai ICC, namun justru untuk menghindari ratifikasi statuta tersebut guna melindungi para jenderal Indonesia yang melakukan kejahatan HAM di Timor Timur agar tidak diadili di Mahkamah Kriminal Internasional. Para perwira itu akhirnya diadili di pengadilan HAM dalam negeri, walaupun di antara mereka telah dihukum oleh pengadilan tingkat pertama namun akhirnya bebas pada tingkat banding dan kasasi. Begitu pula para perwira polisi yang telah diseret ke pengadilan HAM karena melakukan kejahatan HAM di Abepura, Papua. Mereka akhir juga bebas. Juga para perwira tentara yang melakukan kejahatan HAM terhadap komunitas muslim Tanjung Priok, Jakarta, mereka akhirnya bebas. Sekarang ada tuntutan pengadilan HAM bagi para perwira yang terlibat dalam pembantaian mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Tapi proses ke arah pengadilan ini terhambat oleh DPR yang terlalu dini menolak pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus tersebut dengan alasan tidak ada pelanggaran HAM. (Menurut UU Pengadilan HAM, pemberlakuan UU pengadilan HAM secara surut harus disetujui oleh paralemen). Penyelidikan terhadap kasus pengadilan paksa terhadap aktivis 1998, pembunuhan pada peristiwa Mei 1998 dan kasus-kasus lainnya, belum menunjukkan hasil.

Singkatnya, UU Pengadilan HAM justru menjadi sarana impunitas bagi para pelaku kejahatan HAM. Ketidakmampuan para anggota Komnas HAM dan sedikitnya wewenang yang diberikan kepada mereka membuat penyelidikan kasus-kasus kejahatan HAM berjalan lambat bagai kura-kura. Situasi semacam ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa masih banyak mantan perwira militer dan mantan birokrat Orde Baru yang menduduki kursi anggota Komnas HAM. Mereka ini telah membelokkan arah Komnas HAM. Kegiatan Komnas HAM umumnya hanyalah seperti seminar, workshop, training dan proyek-proyek basah lainnya. Aktivitas semacam itu telah membuat Komnas HAM menjadi semacam “macam ompong’. Kasus HAM yang juga tak kunjung selesai adalah kasus pembunuhan Munir. Namun kita tak perlu berkecil hati, karena saya yakin dan percaya, hukum di Indonesia akan semakin menguat seiring berkembangnya sumber daya manusia Indonesia.

demo1Contoh lain dampak reformasi dalam bidang hukum adalah kebebasan bagi warga keturunan China untuk merayakan Imlek. Sebelum reformasi, selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru, warga keturunan China hanya bisa merayakan Imlek di rumah-rumah dan tidak bisa di tempat umum. Selain reformasi, kebebasan ini juga dikarenakan Indonesia sudah menandatangani International Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination, oleh karena itu harus konsekuen melaksanakannya di dalam sistem hukum. Selain itu reformasi juga berdampak pada kepastian beragama dan menjalankan kepercayaan. Akhir Februari 2006, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma’ruf mengeluarkan surat bernomor 470/336/SJ yang memerintahkan agar Gubernur, Bupati, dan Walikota se Indonesia memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Konghucu dengan menambah keterangan agama Konghucu pada dokumen kependudukan yang digunakan selama ini. Ini merupakan angin segar bagi penganut Konghucu yang dulu sering mengalami diskriminasi. Kini agama yang dianut di Indonesia dapat lebih beragam dan lebih bervariasi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun, kebebasan ini seringkali mengalami penyimpangan dan menimbulkan perpecahan.

Seperti kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang baru-baru ini ramai dibicarakan. Pada tanggal 9 Juni 2008 telah muncul regulasi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melarang segala bentuk kegiatan keagamaan JAI, SKB ini sebagai bagian dari keinginan negara untuk mengikuti prosedur tertib hukum. Namun bukan berarti dengan munculnya SKB, JAI secara otomatis terlarang, karena tidak terdapat poin klausul keputusan dalam SKB itu yang menyatakan bahwa JAI adalah terlarang di Indonesia. SKB ini hanya ‘langkah awal’ dari sebuah prosedur hukum yang harus dilalui negara sebelum akhirnya, jika memang poin-poin yang berisi peringatan dan perintah ada dalam SKB itu tidak diindahkan oleh JAI, maka dalam prosedural hukum dalam UU PNPS No. 1/tahun 1965, hanya Presiden yang dapat membubarkan dan menyatakan suatu organisasi atau aliran sebagai terlarang sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU itu. Itupun dengan syarat bahwa penyelewengan yang dilakukan oleh aliran atau organisasi itu mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama sebagaimana tertuang dalam penjelasan atas UU tadi.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi berperan penting dalam perjalanan hukum di Indonesia. Sejak reformasi 1998, UU di Indonesia banyak mengalami bongkar pasang sebagai akibat dari kebebasan rakyat Indonesia dalam mengemukakan pendapat dan aspirasinya. Reformasi hukum telah menelurkan banyak UU, mulai UU anti korupsi, UU yang mengatur masalah HAM, kebebasan beragama dan lain sebagainya. Reformasi hukum memberikan dampak positif dan juga beberapa dampak negatif. Karena itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam menyelaraskan alat, perangkat dan pejabat dalam bidang hukum, agar tercipta sinergi yang baik yang dapat menciptakan hukum yang adil dan merata.

Reformation, like education, is a journey, not a destination

Mary B. Harris



2 thoughts on “Reformasi dan Hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s