Wanita Simbol Ketertindasan

Seperti yang telah kita pelajari semenjak duduk di bangku sekolah dasar, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, karena manusia memiliki akal budi. Namun nyatanya hingga kini masih banyak tindakan yang memperlakukan manusia seperti barang, yang bisa diperdagangkan.

Kasus perdagangan manusia atau human trafficking secara prinsip tidak melanggar aturan pertukaran, akan tetapi secara proses pertukaran, yang dalam hal ini moralitas, dianggap melanggar etika.

Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk atas pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup kerja paksa dan praktik perbudakan.

Pelaku tindak pidana perdagangan manusia melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuk seperti ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tindakan pidana ini meluas dalam bentuk jaringan terorganisasi maupun tidak terorganisasi dengan jangkauan operasi antar wilayah dalam negeri hingga antar negara. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia.

Pada tanggal 25 April 2007, pihak kepolisian menangkap 15 orang tersangka kasus perdagangan wanita dan anak-anak asal Sukabumi dan Subang Jawa Barat untuk dijadikan pekerja seks di Malaysia. Modus tersangka adalah membujuk para wanita di daerah itu untuk bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Diantara para tersangka, ada yang membujuk korban dengan mengatasnamakan perusahaan berinisial KSP. KSP memasang iklan di media atau langsung mendatangi korban ke daerah-daerah lewat perantara. Namun, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa perusahaan tersebut fiktif (Tempo interaktif, 2007).

Tanggal 30 Maret 2007, pelaku yang memperdagangkan dua tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia tertangkap. Kedua TKW itu disekap dan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Kuala Lumpur. Dalam aksi kejahatannya, tersangka menawarkan para korban untuk bekerja di tempat karaoke Kuala Lumpur dengan iming-iming gaji tinggi. Korban diminta membayar akomodasi dan transportasi sebesar 520 ringgit dan Rp10 juta untuk biaya dokumen (Antaranews, 2007).

Tanggal 27 Agustus 2007, terungkap bahwa sindikat penjualan manusia sudah merambah kawasan lokalisasi Bandang Raya Solong. Contohnya, musibah yang menimpa Rani. Dengan modus bekerja di pabrik plywood di Samarinda. Tersangka merayu dan meyakinkan Rani untuk diajak ke Samarinda. Namun, sesampainya di Samarinda Rani bukannya dijadikan karyawan di pabrik pengolahan kayu melainkan dijual kepada pemilik wisma PSK di lokalisasi Bandang Raya Solong (Radar Banjarmasin Online News, 2007).

Anak-anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun banyak diperdagangkan. Mengapa? Menurut Suyanto (2002) para germo atau makelar tak segan-segan berburu anak-anak perempuan hingga ke desa-desa untuk mendongkrak pamor wisma mereka. Dalam dunia prostitusi, sudah lazim terjadi anak-anak perempuan selalu ditawarkan sebagai salah satu layanan istimewa dan harganya pun otomatis mahal dan makin menguntungkan kantong germo tersebut. Di mata konsumen, PSK anak selalu menjadi bahan rebutan, terutama bagi kaum pedofilia2 dan yang mempercayai mitos bahwa berhubungan seksual dengan anak-anak akan membuat mereka awet muda dan terpuaskan nafsu kejantanannya, juga ada keyakinan bahwa PSK anak lebih aman dan sehat. Berbeda dengan PSK dewasa yang dinilai rawan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV-AIDS3. PSK anak rata-rata dinilai lebih bersih karena dipandang sebagai “barang baru”, sebuah penyebutan yang benar-benar tidak manusiawi.

Menurut Subagja (2007) perdagangan manusia merupakan kendala besar di Indonesia. PBB memasukkan Indonesia ke dalam tir 2 (tingkatan buruk). Terdapat lima modus yang dipakai para pelaku perdagangan manusia, yaitu pariwisata, duta seni, jalur PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) dan pendidikan. Banyak wanita yang berusia di bawah 18 tahun dijual ke negara Jepang, kawasan Timur Tengah dan lainnya. Modus yang digunakan adalah pertukaran pelajar dan pengiriman TKW, tapi sebenarnya mereka dijual sebagai pekerja seks komersil. Beberapa daerah penyuplai wanita-wanita ini seperti NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Sedang jalur penyelundupan biasanya melalui wilayah Entikong dan lainnya yang tidak terjaga.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Namun bila ditelaah lebih lanjut, ketentuan KUHP dan UU Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia secara tegas. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban. Seperti pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 120juta dan paling banyak Rp 600juta. Padahal di hari-hari istimewa (Hari Kemerdakaan dan Hari Raya) Pemerintah yang baik hati biasanya memberikan diskon (remisi), sehingga para pelaku tindak pidana itu bisa cepat keluar dari penjara dan mulai bergerilya mencari korban-korban baru lagi. Oleh karena itu, diperlukan UU khusus tentang tindak pidana perdagangan manusia yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus.

Haksoro (2007) mengemukakan bahwa beberapa tempat prostitusi di Jakarta mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Sebuah rumah di Jakarta Timur dijadikan tempat mangkal PSK berusia 12-16 tahun sejak tahun 1977. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, rumah itu juga dijadikan tempat penampungan sementara dan magang PSK remaja yang akan dikirim ke Batam, Kepulauan Riau, dan Singkawang, Kalimantan Barat. Semula masyarakat sekitar menolak wilayahnya dijadikan tempat transaksi bisnis terlarang tersebut. Namun ketika tahu bahwa pengelola tempat itu seorang anggota militer aktif, warga pun mundur teratur.j

Di sini bisa kita lihat, bahwa anggota militer yang seharusnya menjaga keamanan negara, malah melakukan perbuatan yang tidak etis yang meresahkan masyarakat. Perbuatan anggota militer itu bisa saja ditiru oleh masyarakat. Karena masyarakat tentu berpikir, bila aparat saja bisa melakukan hal itu, kenapa warga sipil tidak. Dan akhirnya bisnis prostitusi pun makin menjamur ke berbagai pelosok negeri ini.

Banyak terjadi perdagangan anak untuk tujuan seks komersial melalui penipuan. Anak biasanya dijanjikan bekerja di kota dengan gaji besar, tapi ternyata dijadikan pekerja seks di sejumlah tempat prostitusi. Faktor kemiskinan memiliki pengaruh yang dominan. Ketika faktor kemiskinan itu muncul dalam rumah tangga, maka terjadi disfungsi keluarga. Anak tidak disekolahkan lagi, anak tidak punya akses distribusi makan yang baik, akhirnya mendorong anak untuk bekerja di jalan. Orang tua tidak memahami hak-hak anak. Anak dijadikan aset, sehingga orang tua bisa semena-mena terhadap anak. Padahal, anak adalah amanah dari Tuhan untuk hidup dan tumbuh kembang secara optimal tanpa hambatan. Kalau orang tua tidak bisa memenuhi hak-hak tersebut, negara yang memenuhi (Haksoro, 2007).

Namun sayangnya, pemerintah masih begitu lembek dalam memberantas perdagangan manusia. Kelembekan ini sangat mungkin terjadi karena mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi seperti sibuk melakukan korupsi, studi banding keluar negeri, sibuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketimbang memikirkan kepentingan rakyat. Akibat ketidakperdulian itu, perdagangan manusia semakin merajalela dan manusia menjadi kehilangan hak asasinya.

John Locke adalah orang pertama yang mengembangkan dan mengilhami ide tentang konsep hak asasi manusia. Berangkat dari hukum kodrat, Locke menetapkan tiga hak dasar yang bersifat umum bagi setiap dan semua manusia, yaitu hak atas kehidupan, hak milik pribadi dan hak atas kebebasan sebagai makhluk hidup yang berkesadaran dan berkehendak (Rudito dan Famiola, 2007: 60).

Manusia berhak atas hidupnya, karena hidup ini, mereka yang punya. Oleh karena itu perdagangan manusia haruslah segera diberantas. Apalagi perdagangan manusia sangat tidak etis dan hanya menguntungkan pihak yang kuat, sementara mengorbankan pihak yang lemah.

Begitu banyak oknum di Indonesia yang memperdagangkan manusia dengan dalil membantu mereka menjauh dari kemiskinan. Banyak wanita ditipu untuk bekerja sebagai buruh atau pembantu, ternyata menjadi pelacur.

Setelah mereka melacur, uang hasil kerja mereka masih harus disunat oleh mucikari atau germo. Mereka takut, tapi tak dapat melawan, karena mereka tak punya daya apalagi kuasa. Sebagian dari mereka putus asa dan tak lagi peduli dengan profesi tersebut, bagi mereka yang terpenting adalah dapat membantu keluarga keluar dari himpitan ekonomi. Tapi mereka lupa bahwa keuntungan yang mereka dapat bersifat jangka pendek. Dengan melacur, mereka berhenti sekolah, menjadi orang yang tidak berpendidikan dan akhirnya yang miskin tetap miskin dan rantai kemiskinan itu tidak akan pernah putus.

One thought on “Wanita Simbol Ketertindasan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s