Sektor Riil

Para pengusaha mengeluh tentang seretnya pengucuran kredit dari sektor perbankan untuk usaha mereka, sedangkan pasar modal bisa berkembang dengan baik. Keluhan utama para pengusaha di dalam sektor riil adalah lemahnya daya beli masyarakat, sehingga usaha mereka tidak prospektif.
Buruknya iklim investasi, ekonomi biaya tinggi, ketidakjelasan regulasi, dan infrastruktur yang tidak mencukupi, semua ini membuat para investor semakin enggan untuk menanamkan investasinya di sektor riil. Akibat selanjutnya adalah pengangguran semakin menggelembung, kemiskinan meluas, kerawanan sosial mudah tersulut dan ini membuat suasana semakin tidak kondusif untuk investasi, lebih parah lagi regulasi tidak menjamin keamanan investor dan korupsi merajalela yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Maka pemerintah harus melakukan usaha untuk mengatasi masalah di sektor riil ini:
1. Untuk meningkatkan daya beli, pemerintah bisa memperbesar anggaran belanja negara untuk peningkatan gaji atau dengan program proyek padat karya baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun manufaktur. Tujuannya adalah agar rakyat mendapat pekerjaan dan daya beli meningkat sehingga sektor riil mengalami kenaikan permintaan.
2. Mendorong UKM (Usaha Kecil Menengah) dari para pemodal kecil dengan pembinaan, dan pemberian kredit. Pemberdayaan UKM secara handal sekaligus dapat menciptaan lapangan kerja dan memberdayakan secara langsung masyarakat miskin. Mungkin bidang UKM itu sendiri bisa jadi jaminan kredit. Misalnya peternak sapi perah, maka sapi itu sendiri menjadi jaminan kredit; tambak udang atau tambak bandeng, selain kolamnya juga benih ikannya bisa jadi jaminan kredit.
3. Untuk menjamin kepastian usaha para investor, pemerintah harus membuat regulasi yang membuat para investor merasa aman menanamkan modalnya di sektor riil. Seperti UU perburuhan, UU perpajakan dan sebagainya. Jangan terlalu mencekik para pengusaha sehingga mereka masih mempunyai laba cukup untuk mengembangkan usaha. Bila regulasi pemerintah menjamin keamanan ivestasi maka investor akan menanamkan modalnya di sektor riil. Terdapat empat kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat suatu regulasi atau kebijakan, yaitu efisiensi, ekuitas, pertumbuhan dan stabilitas.
4. Untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, pemerintah harus memberantas korupsi tanpa kompromi, dan dimulai dari dirinya sendiri. Lembaga negara mulai dari legislatif, yudikatif sampai eksekutif harus menciptakan hukum yang adil dan mentaati hukum tanpa kecuali.
Salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan sektor riil adalah karena perbankan kurang mendukung investasi dan pendanaan modal kerja di sektor ini. Meskipun data Bank Indonesia menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) sektor perbankan telah mengalami peningkatan dari 43,5% pada tahun 2003 menjadi 61.6% pada tahun 2006, tetapi hal ini masih menunjukkan sebagian porsi kredit perbankan belum tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Hingga Februari 2007, dari Rp 1.284 triliun jumlah dana yang terhimpun, kredit yang dikucurkan hanya Rp 826 triliun dan ironisnya sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan industri manufaktur nyaris tidak mendapat kucuran kredit tersebut (Wawa, 2007).
Kondisi tersebut tidak murni disebabkan perbankan tidak mau menyalurkan kredit, tetapi juga dari sisi sektor riil tidak mau menyerap seluruh jatah kredit yang disalurkan. Perbankan malas menanggung risiko, karena penyaluran kredit di sektor riil dianggap tidak terlalu menguntungkan dan malah berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Padahal perbankan dituntut pemerintah (non performing loan/NPL) untuk mencapai rasio NPL hingga tinggal 5% pada Juni 2003 (Abdullah, 2003).
Penyaluran kredit ke berbagai industri manufaktur, pertanian berskala kecil sampai menengah yang merupakan basis kekuatan sektor riil dianggap beresiko. Dilema perbankan sebagai lembaga intermediasi disebabkan perbankan tidak mempunyai informasi yang sempurna terhadap lingkungan yang dihadapi, terutama sektor riil. Perbankan sulit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai debitur untuk mendukung kelayakan pemberian kredit. Selain itu, perbankan sendiri tidak mempunyai cukup informasi mengenai bidang industri yang berprospek karena pihak perbankan baik secara kolektif maupun individu tidak melakukan survei dan penelitian mengenai hal ini.
Resiko penyaluran kredit bertambah karena pasokan dana masyarakat yang dihimpun bank yang tidak memiliki jangka waktu yang panjang. Kebanyakan dana yang masuk berupa tabungan sampai dengan deposito dengan jangka waktu sampai satu tahun. Sedangkan penyaluran kredit investasi di sektor riil adalah jangka panjang. Hal ini akan menyulitkan perbankan dalam mengatur perputaran uang, terutama menghadapi resiko pencairan tabungan dan deposito yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Salah satu hal yang perlu dicermati adalah kontrak manajemen antara bank dengan pemerintah untuk menjalankan bisnis perbankan. Kontrak tersebut mengikat perbankan dalam hal pencapaian target performa, terutama dalam perolehan laba. Karena itu, perhatian utama manajemen bank tidak lagi pada fungsi intermediasinya, tetapi bagaimana meraup laba sebesar-besarnya. Tidak heran jika bank berlomba-lomba menanamkan dananya pada instrumen SBI (Sertifikat Bank Indonesia), membeli obligasi bahkan membentuk reksadana.
Dengan SBI dan obligasi, bank akan mendapatkan bunga yang pasti. Sedangkan melalui reksadana, perbankan bisa mendapatkan fee-based-income berupa subscription fee dan redemption fee. Perkembangan reksadana dapat dilihat dari total reksadana yang berhasil dihimpun pada akhir tahun 2001 Rp8 triliun dan meningkat menjadi Rp46,61 triliun pada akhir tahun 2002 dan pada April 2003 telah mencapai Rp61,25 triliun (Sugiarto, 2003).
Sementara itu, sektor riil sendiri belum memanfaatkan jatah kredit yang diberikan secara maksimal. Hal ini disebabkan suku bunga kredit bank belum bergerak turun mengikuti penurunan suku bunga SBI, ditambah resiko industri yang tidak menentu karena lemahnya daya beli masyarakat. Akhirnya banyak pemilik dana yang memilih investasi yang aman melalui deposito, reksadana ataupun bermain di pasar modal untuk memperoleh capital gain (Shindunata, 2003).
Selama tahun 2004, banyak dana kredit yang telah disetujui industri perbankan ternyata tidak dimanfaatkan atau ditarik oleh sektor riil. Hingga Februari 2007, hanya 80% kredit yang dimanfaatkan dari akad kredit yang disetujui (Abdullah, 2004). Untuk meningkatkan dukungan perbankan terhadap pertumbuhan sektor riil, maka harus ada kerja sama antara berbagai pihak yang terkait, terutama perbankan, kreditor dan pemerintah. Pihak perbankan, perlu melakukan penelitian untuk mengetahui sektor riil mana yang berprospek baik di masa yang akan datang dan memfokuskan investasi ke bidang tersebut. Perbankan sebaiknya tidak menggantungkan diri pada penelitian dari pemerintah melalui Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik dan lembaga lainnya. Perbankan bisa mengadakan penelitian sendiri dengan memperhatikan lingkungan, kekuatan dan kelebihan masing-masing bank. Dengan penelitian, diharapkan perbankan bisa mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai prospek dunia usaha dan tidak ragu-ragu untuk menyalurkan kreditnya.
Pihak perbankan dihimbau untuk mempunyai idealisme, tidak hanya mencari keuntungan tetapi ikut berpartisipasi mengembangkan sektor riil. Bank-bank jangan keranjingan menaruh dananya dengan membeli SBI, apalagi, BI pun harus merogoh kocek untuk membayar bunga SBI tersebut. (Hidayat, 2007).
Bank-bank mencari usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan kinerja. Sebaiknya bank tidak malas mencari investasi di sektor riil yang bisa menguntungkan, bukan malah ikut asyik bermain pasar modal (Burhanuddin, 2003). Semua upaya perbankan dan sektor riil harus didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik bagi sektor riil. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi regulasi bagi perbankan, jangan terlalu membatasi ruang gerak bagi perbankan untuk berinvestasi di sektor riil.
Kilas balik tahun 1988 di mana terdapat Paket Oktober (Pakto) yang berakibat menjamur dan berkembangnya dunia perbankan. Namun diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik dan transparan. Terdapat tiga prinsip seperti yang diutarakan oleh Sujai (2004: 41), yaitu (1) regulasi berorientasi hasil atau tujuan, (2) tujuan harus dicapai dengan efisien dan harus menggunakan teknologi dan (3) diperlukan struktur perubahan pasar sehingga tidak bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan.
Bank Indonesia mempunyai otoritas independen, yang menurut hukum, bebas dari campur tangan politis. Namun, pada prakteknya Bank Indonesia tidak memiliki otoritas yang cukup atas bank-bank pemerintah, dibandingkan terhadap bank-bank swasta. Seharusnya Bank Indonesia harus dijamin independensinya dalam mengawasi semua sektor perbankan secara adil. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi dan pengawasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan intruksi presiden nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
Untuk menanggapi keluhan para pengusaha tentang lemahnya daya beli masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk meningkatkan daya beli. Pemerintah membuat program pemberantasan korupsi dan menyusun anggaran belanja yang transparan. Namun, karena birokrat daerah khawatir melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan mereka masuk penjara, maka menyebabkan pencairan anggaran pembangunan di daerah sangat rendah. Saat ini banyak daerah yang belum menyerahkan rincian APBD 2007 pada Departemen Keuangan. Berdasarkan UU No. 13 tahun 1968, Bank Indonesia dapat berperan aktif mengatasi hambatan ini melalui penyediaan kredit likuiditas. Namun UU No.23 tahun 1999, mengatakan bahwa Bank Indonesia tidak lagi dimungkinkan untuk memberikan kredit likuiditas (Setyawan, 2007).
Pada 5 Juli 2006, pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan keputusan bersama tentang paket kebijakan sektor keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia sebagai otoritas fiskal dan moneter, untuk melakukan langkah-langkah reformasi memperkuat industri perbankan, lembaga keuangan non-bank dan pasar modal. Paket kebijakan terebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Diharapkan stabilitas makro ekonomi yang sudah mulai pulih dapat terjaga dan menjadi basis bagi pemulihan sektor riil yang dapat mendukung pembiayaan dari lembaga keuangan dan pasar modal (http://www.ekon.go.id/v3/content/view/433/73/, 2006).
Paket kebijakan sektor keuangan terdiri dari lima kelompok kebijakan, yaitu: stabilitas sistem keuangan. Sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan dalam kelompok ini adalah peningkatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter yang sudah semakin baik.
1. Lembaga keuangan perbankan. Kelompok kebijakan ini terdiri dari dua kebijakan utama yaitu Kebijakan Memperkuat Lembaga Perbankan dan Kebijakan Peningkatan Kinerja Bank BUMN. Sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan ini adalah memperkuat reformasi lembaga perbankan yang dilaksanakan melalui enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
2. Lembaga keuangan non-bank. Penguatan industri jasa keuangan non bank yang mencakup perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura menjadi perhatian pemerintah dan akan terus ditingkatkan. Langkah-langkah konkret yang akan segera dilakukan Pemerintah untuk memperkuat industri jasa keuangan non bank tersebut mencakup aspek prudensial kelembagaan seperti penguatan struktur permodalan untuk
3. Pasar modal. Kebijakan reformasi di bidang pasar modal diarahkan pada peningkatan likuiditas dan efisiensi, serta integritas pasar modal, yang mampu tumbuh secara berkesinambungan dan stabil. Langkah-langkah konkrit reformasi yang akan diambil mencakup penguatan infrastruktur pasar, peningkatan perlindungan konsumen dan investor, penyempurnaan kerangka peraturan dan perundang-undangan untuk memperkuat fungsi supervisi dan penegakan hukum, serta penyetaraan perangkat aturan dan ketentuan dengan standar dan praktek internasional.
4. Paket kebijakan ini juga akan mempertegas arah kebijakan privatisasi BUMN dengan akan dibentuknya Komite Privatisasi dan penyusunan blue print Strategi Privatisasi.
Pemerintah menyadari bahwa pengembangan sektor keuangan bergerak dinamis melalui tahapan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kebijakan dalam paket ini, termasuk dalam perannya mendukung pengembangan sektor riil, akan terus dilanjutkan pada tahun 2007 dan seterusnya.
Selain itu, masalah ketidakseimbangan sektor riil dan sektor keuangan juga merupakan tanggung jawab dunia pendidikan (kalangan akademisi). Peran serta aktif dari kalangan akademisi setidaknya akan memberikan masukan yang berarti demi terciptanya kondisi ekonomi yang stabil. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kalangan akademisi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Pertama untuk jangka pendek kalangan akademisi dapat menjadi penengah antara sektor-sektor keuangan dengan masyarakat. Artinya kalangan akademisi dapat menjadi pendamping dalam pengelolaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Hal ini perlu karena kekawatiran lembaga keuangan adalah kredit yang dikucurkan tidak dikelola dengan baik akibat kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan. Pendampingan yang dilakukan dapat mengurangi resiko terhadap kesalahan menangani pengelolaan keuangan. Dengan demikian dana yang tesedia dapat teserap penuh ke masyarakat
Kedua, untuk program jangka panjang kalangan akademisi atau universitas perlu untuk mengembangkan penelitian mengenai sektor-sektor yang dihadapi di masyarakat (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, usaha kecil menengah) diintegrasikan dengan kemajuan teknologi yang artinya bukan hanya terfokus pada masalah ekonomi kemudian langsung menerapkannya ke masyarakat dan kalangan akademisi berperan juga untuk pendampingan serta mengevaluasi kinerjanya. Dengan proses yang sesuai dengan perhitungan yang tepat maka kualitas dari pengelolaan dapat optimal, kondisi tersebut dapat menarik lembaga-lembaga keuangan untuk membiayai sektor riil sehingga akan mempengaruhi kondisi ekonomi.
Selain itu, kurangnya permintaan kredit pada sektor riil dapat dihubungkan dengan pengaruh produk Cina yang membanjiri pasar dunia termasuk di Indonesia. Produk Cina terkenal sangat murah, sehingga banyak pengusaha yang malas untuk melakukan investasi atau mendirikan pabrik, karena lebih murah mengimpor barang dari Cina dan juga dapat menghemat biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan bagi produk luar negeri yang selama ini sangat mudah masuk ke Indonesia, guna menolong produk dalam negeri. Tetapi bila produk Cina tak lagi membanjiri pasar domestik, apakah Indonesia dapat memproduksi sendiri secara efisien? Sebenarnya Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun tidak didukung oleh sumber daya manusia akibat rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya memperbaiki regulasi di bidang pendidikan atau pemerintah dapat mencontoh kebijakan Amerika Serikat yang mengharuskan semua warganegaranya bersekolah. Karena bila manusia Indonesia semua ke sekolah, bukan tak mungkin ke depannya manusia Indonesia akan menjadi sumber daya yang kompeten, sehingga dapat melakukan invention, inovation dan memiliki langkah-langkah praktis dalam hal efisiensi produksi, sehingga mendorong pengusaha menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor riil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s