Pahlawan Devisa Yang Tersiksa

TKW alias tenaga kerja wanita. Mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Tetapi di balik itu, banyak dari mereka yang babak belur disiksa majikan. Terkadang mereka pulang ke Indonesia berbadan biru dan terkadang pulang sudah menjadi abu.

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya lowongan kerja di dalam negeri sangat terbatas, sehingga menyebabkan banyak TKW pergi mencari pekerjaan ke luar negeri.

Dari tahun ke tahun animo masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri terus meningkat. Sisi positifnya, masalah pengangguran di Indonesia menjadi sedikit teratasi. Sisi negatifnya, seringkali para TKW mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan masalah itu tak kunjung reda. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKW semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap manusia.

Seperti yang terjadi pada tanggal 10 September 2007, suami Tuti Yaniah bin Suganda mengadu dan minta perlindungan hukum ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang karena kabar Tuti yang sudah tiga tahun bekerja di Arab Saudi tidak jelas. Padahal berdasar kerja yang ditandatangani bersama perusahaan penyalur tenaga kerja (PJTKI) PT Aroyan Cahaya Mandiri, Tuti hanya dikontrak selama dua tahun terhitung 2004-2006. Selama ini Tuti tak pernah mengirimkan surat, uang, telepon atau pulang kampung. Namun belakangan keluarga menerima kabar bahwa Tuti sudah meninggal dunia. Berulang kali suami dan keluarga Tuti menanyakan nasib Tuti kepada PJTKI yang memberangkatkannya. Tetapi PT Aroyan Cahaya Mandiri tak juga memberi respon serius (Jawa Pos, 11 September 2007).

Kasus Tuti merupakan cermin dari keegosian manusia dan berhubungan dengan relativasi keuntungan dan manfaat yang stakeholder dapatkan. Contoh yang banyak terjadi adalah para calo ke desa-desa mencari wanita yang bersedia disalurkan menjadi TKW. Calo itu secara persuasif berusaha merayu keluarga wanita tersebut, dengan mengumbar janji, seperti akan menjaga keselamatan dan akan mencarikan tempat kerja yang memberikan gaji besar. Setelah keluarga dan wanita itu setuju, maka calo akan membawa wanita itu ke perusahaan penyalur. Lalu calo tersebut mendapatkan komisi. Setelah menerima komisi, calo pun lepas tangan. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari pihak majikan yang menggunakan jasa TKW dan juga mendapat keuntungan dari pihak TKW, seperti biaya administrasi, transportasi dan sebagainya. Padahal menurut Pasal 39 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

Setelah TKW sudah berada di tangan majikan, perusahaan penyalur juga langsung angkat tangan dan tidak lagi peduli akan nasib TKW yang mereka salurkan. Sehingga para majikan dengan leluasa dapat bertindak secara tidak manusiawi.
Sedangkan keuntungan yang didapat pemerintah adalah berupa devisa. Sehingga pemerintah menganugerahi gelar “pahlawan devisa” bagi para TKW. Tapi gelar saja tidaklah cukup. Yang TKW inginkan tentu saja jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama mereka bekerja. Padahal selama ini pemerintah jarang sekali mengontrol pengiriman calon TKW dan pihak KBRI di negara yang bersangkutan pun tampak tidak memperhatikan nasib warga negaranya.

Menurut Hafid (2007:3) jumlah TKW di Malaysia yang disiksa majikan bagai deret hitung yang tidak pernah berhenti. Heni Indriyani baru berumur 17 tahun. Sejak Juli 2007 Heni pergi mengadu nasib di Negeri Malaysia sebagai pembantu rumah tangga di rumah Tan Kim Leng. Ketika masa-masa awal bekerja, Heni belum disiksa. Ia baru merasakan penderitaan setelah seminggu bekerja. Ia sering ditempeleng berkali-kali hingga pipinya bengkak, dihajar dengan rotan, dadanya dipukul dengan peralatan dapur tanpa alasan yang jelas. Selain disiksa, Heni juga tidak digaji. Kejahatan ini terungkap setelah tetangga tempat Heni bekerja melaporkan hal ini ke kantor polisi.

Dari kasus Heni, bisa kita lihat betapa bobroknya pemerintahan negeri ini. Heni yang baru berusia 17 tahun sudah bisa bekerja di Malaysia sebagai pembantu perseorangan. Padahal menurut Pasal 35 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon TKI harus sekurang-kurangnya berusia 18 tahun dan bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada penggunaan perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

One thought on “Pahlawan Devisa Yang Tersiksa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s